Artikel ini akan membahas tentang kondisi dimana Pajak Keluaran dapat dibiayakan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan perusahaan. Sebelum membahas lebih jauh, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa pajak keluaran pada dasarnya…
Berdasarkan PMK Nomor 71/PMK.03/2022, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyediakan jasa kena pajak (JKP) tertentu diwajibkan untuk mengumpulkan dan menyetorkan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan tingkat tertentu. Aturan ini, seperti…
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata GUNGGUNG adalah Jumlah; Sejumlah; sebanyak, Jadi Menggunggung adalah menjumlahkan. Lalu, Faktur Pajak digunggung adalah Penjumlahan dari beberapa transaksi dan Faktur Pajak yang…
Setelah belum lama PER-03/PJ/2022 terbit, DJP melakukan perubahan atas peraturan mengenai Fakur pajak melalui PER-11/PJ/2022. PER-11/PJ/2022 akan mengubah beberapa ketentuan dalam peraturan sebelumnya. Pemutakhiran ini dimaksudkan untuk memudahkan PKP (Pengusaha Kena…
Terbitnya aturan PMK 69 Tahun 2022 tentunya sudah ditunggu-tunggu sejak lama. Pasalnya, industri Fintech sudah berkembang pesat sebelum tahun peraturan ini terbit. Bahkan sejak tahun 2017, sudah mulai ada beberapa…
Awal tahun 2022 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan versi baru aplikasi e-faktur yaitu versi e-faktur 3.1. Setiap tahun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya untuk memperbaharui aplikasi perpajakan di Indonesia…
Pada tahun anggaran 2021 ini pemerintah meluncurkan program bebas PPN untuk penjualan rumah tapak dan unit hunian rumah susun. Program ini awalnya hanya terbatas sampai bulan Juni namun diperpanjang sampai…
Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 Pasal 2 ayat (2) PPN dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam…
Penyerahan Konsinyasi tidak lagi merupakan objek Penyerahan yang dikenakan PPN Imbreng BKP tidak lagi merupakan objek Penyerahan yang dikenakan PPN sepanjang masing-masing pihak adalah PKP Barang hasil tambang batu bara…
Pada tanggal 25 Juni 2020, Direktorat Jenderal Pajak, Suryo Utomo menetapkan Per-12/PJ/2020 yang mengatur batas transaksi bagi pelaku transaksi bisnis dari luar negeri yang mendapatkan penghasilannya dari Indonesia. Saat ini,…