Apa itu PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri?

Dasar Hukum:

• PMK No. 163/PMK.03/2012 PASAL 2 AYAT 1 Tentang Batasan Dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri
• PER-25/PJ/2012 Tentang Tata Cara Penetapan Secara Jabatan Atas Jumlah Biaya Yang Dikeluarkan Dan/Atau Yang Dibayarkan Untuk Membangun Bangunan Dalam Rangka Kegiatan Membangun Sendiri

Definisi:

Kegiatan membangun bangunan yang tidak dalam kegiatan usaha / pekerjaan yang dilakukan oleh pribadi maupun suatu badan yang hasilnya digunakan sendiri maupun digunakan pihak lain.

Bangunan yang dimaksud dalam PMK No. 163/PMK.03/2012 Pasal 2 ayat 3 yaitu bangunan berupa satu/lebih konstruksi teknik yang ditanam / dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah / perairan, kriterianya sebagai berikut :

• Konstruksi utama terdiri dari kayu, Beton, Baja, batu bata dan sejenisnya
• Dipergunakan bagi tempat tinggal / kegiatan usaha
• Luas keseluruhan minimal 200m2

Tarif dan Dasar pengenaan Pajak PPN dalam kegiatan membangun sendiri

1. Tariff yang dikenakan ialah sebesar 10% dari DPP
2. DPP atas kegiatan membangun sendiri ialah 20% dari total biaya yang dikeluarkan / dibayarkan untuk membangun bangunannya sendiri, tidak termasuk harga perolehan tanah.

Jika dilakukan bertahap maka akan dianggap satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktunya tidak lebih dari 2 tahun, termasuk melalui kontraktor / pemborong tetapi tidak dipungut PPN dan kontraktor / pemborong bukan merupakan PKP.

Lalu kapankah saat terutangnya?

Berdasarkan PMK 163/PMK.03/2012 Pasal 4 saat yang menentukan ialah saat dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai.

Tempat terutangnya ialah dimana bangunan tersebut didirikan.

Penyetoran dan Pelaporan PPN atas kegiatan membangun sendiri  diatur di PMK 163/PMK.03/2012 Pasal 5,7,8 yaitu :

1. Pembayaran PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri sebesar 10% dikalikan 20% dari total biaya yang dikeluarkan / dibayarkan pada setiap bulannya.
2. Pembayaran PPN terutang paling lambat di setorkan tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
3. Orang pribadi / Badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib melaporkan penyetoran PPN terutang ke KPP dimana tempat bangunan didirikan dengan mempergunakan lembar ke-3 SSP paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak.

Ditulis Oleh : Yulia Chandra
Diedit Oleh : Kenny Junius Wahyudi